Peristiwa G30S 1965 Dalam Tinjau Ulang

Peristiwa G30s 1965 Dalam Tinjauan Ulang

 

Wijanto SH

Sarasehan Leuven Belgia

 

Pada Sabtu, 23 September 2000, generasi muda Indonesia di Leuven menyelenggarakan sarasehan dalam rangka Forum Diskusi Sejarah Indonesia. Tema pokok diskusi ini "Peristiwa September 1965 dalam Tinjauan Ulang". Generasi muda Indonesia pasca1965 telah dipaksa menelan sejarah tanpa pengolahan ilmiah, dan telah disalah gunakan untuk melegitimasi rezim Orba. Mereka berkeinginan untuk mawas diri, mengadakan tinjauan ulang atas peristiwa 1965, yang mereka rasakan sangat penting dan berguna.

Hadir dan memberikan ceramah di dalam sarasehan ini Sitor Situmorang, Hersri Setiawan, Coen Holtzappel, Paul Mudikdo, Ibu Nani Nurachman Sutojo, Carmel Budiardjo. Para peserta sarasehan selain dari Belgia, juga dari Belanda, Jerman dan Prancis. Sarasehan dipimpin bergiliran oleh Romo Francis Purwanto, Warsito, Romo Al. Andang dan Lena Simandjuntak.

Ceramah Sitor Situmorang berjudul “Menelusuri Sejarah Sebagai Dialog Terus-Menerus Dengan Diri Sendiri Dan Sesama”. Sitor adalah pengarang dan politikus sekaligus. Mantan anggota MPR/DPR-GR, Ketua LKN (Lembaga Kebudayaan Nasional), dan pernah dipenjarakan oleh rezim Suharto. Hersri Setiawan, seniman yang pernah diasingkan di Pulau Buru, memberikan ceramah berjudul “Sekitar G30 S (Sebuah Renungan Pribadi)”. Carmel Budiardjo, pendiri “Tapol” di London, yang juga pernah dipenjarakan oleh rezim Suharto, menyampaikan makalahnya berjudul “The 1965 Tragedy Overshadows Indonesia’s Present And Future” (Tragedi 1965 membayangi Indonesia masa kini dan masa datang). Paul Moedikdo memberikan makalah yang berjudul “Peristiwa 1965: Gerakan 30 September, Penghancuran Partai Komunis Indonesia Dan Dampaknya”. Paul Moedikdo seorang sarjana hukum, pernah mengajar di Universitas Parahyangan Bandung dan pada awal jaman Orba, pernah menjadi anggota KASI (Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia). Nani Nurachman Sutoyo memberikan makalahnya yang berjudul “Pengumpulan Nalar dan Rasa: Rekoleksi Ingatan Dan Refleksi Pengalaman Atas Peristiwa G30S/PKI”. Nani Sutoyo, puteri Jendral Mayor Sutoyo yang dibunuh pada pagi buta 1 Oktober 1965, saat ini pengajar psikologi di Universitas Indonesia Jakarta.

Sarasehan ini tidak dimaksud untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam peristiwa 30 September 1965. Walaupun demikian, di dalam diskusi selanjutnya tidak bisa dihindarkan, bahwa sementara peserta ingin mencari tahu siapa pelaku utama dan siapa yang sekedar tersangkut, di dalam peristiwa yang kemudian menimbulkan trauma dalam kehidupan bangsa Indonesia. Justru persoalan “ingin tahu” demikian itu, menyebabkan diskusi dalam sarasehan menjadi hidup.

Berbicara mengenai masalah salah atau tidak, siapa salah siapa tidak, akan bergantung kepada pendapat masing-masing. Ada yang mengemukakan, bahwa PKI yang memimpin G30S; atau lebih tegas lagi, bahwa G30S adalah kudeta yang dilakukan oleh pihak PKI. Andaikata gerakan ini berhasil, seorang pembicara malahan mengatakan, maka akan terbunuhlah 27 juta penduduk Sumatra. Peserta lain menyangkalnya dengan beralasan, PKI sebagai organisasi atau lembaga tidak bisa dikatakan atau dibuktikan tersangkut pada peristiwa G30S. Sementara itu Hersri Setiawan menolak pendapat seorang pembicara yang mengatakan, bahwa sampai sekarang belum ada seorang pun dari PKI yang pernah berani mawas diri. Ditegaskan oleh Hersri, bahwa mawas diri bahkan telah dikemukakan secara total oleh Sudisman sebagai pimpinan CC PKI di depan Mahmillub. Ia bahkan menamai pidatonya tidak sebagai pidato pembelaan diri, tetapi pidato pertanggungjawaban selaku pimpinan Partai. Di dalam pidato itu Sudisman dengan terang telah menyatakan otokritik, dan dengan rendah hati sekaligus juga meminta maaf pada seluruh rakyat Indonesia.

Sementara itu Carmel menegaskan pendapatnya, bahwa Suhartolah yang menjadi pelaku utama peristiwa G30S. Pikiran ini didasarkan pada, pertama: bahwa Suharto tidak ikut menjadi target pembunuhan para jendral pada 30 September 1965; kedua: bahwa Jendral Suharto sudah diberitahu oleh Kol. Latief akan terjadinya G30S, tetapi tidak mengambil tindakan untuk mencegahnya; dan ketiga: bahwa Markas Kostrad tidak menjadi sasaran serangan pihak G30S. Seorang pembicara memperingatkan Carmel, agar jangan menyangkut pautkan antara pembuktian secara politis dan pembuktian menurut hukum. Pembicara lain lagi mengatakan, bahwa tiga butir alasan Carmel itu dapat dipandang sebagai bukti politik, yang selanjutnya dapat dipakai sebagai dasar menyusun mosi untuk menuntut Suharto ke pengadilan. Tetapi tiga hal tersebut baru merupakan deduksi, sebuah kesimpulan yang tidak dapat dipakai sebagai bukti menurut hukum. Kalau butir-butir itu saja yang dipakai sebagai bukti, maka pengadilan mana pun akan membebaskan Suharto dari tuduhan.

Ada pandangan yang menyatakan, bahwa peristiwa G30S diprakarsai oleh lembaga intelijen Indonesia sendiri, yang pada waktu itu dipimpin oleh Ali Moertopo. Pendapat yang demikian didukung oleh Coen Holtzappel.

Sudah barang tentu tidak akan ada habis-habisnya membicarakan hal ini. Karena masalah siapa otak, siapa pelaku, dan siapa yang tersangkut peristiwa G30S, masih merupakan bahan penyelidikan yang tidak mudah. Presiden Sukarno telah meninggal dunia tanpa pernah diperiksa dalam pengadilan. DN Aidit telah ditembak mati segera sesudah ditangkap. Jendral AH Nasution baru-baru ini juga sudah meninggal. Jendral Suharto konon dikatakan sakit, apalagi sakit otak, sehingga sukar berbicara dan berpikir.

Oleh karenanya benar kesimpulan diskusi Leuven yang disampaikan pada acara penutup sarasehan yang dipimpin oleh Romo Al. Andang. Ia menyatakan, bahwa di dalam membahas peristiwa 1965 hendaknya dibedakan antara peristiwa yang terjadi pada 30 September 1965, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi berikutnya, yaitu yang berupa pembantaian dengan keji ratusan ribu rakyat Indonesia. Peristiwa kekejian yang kemudian menjadi trauma masyarakat yang tidak mudah dihilangkan .

Bagaimana peristiwa 30 September 1965 dapat terjadi, siapa otak dan pelaku utamanya, semuanya merupakan bahan untuk penyelidikan yang harus diteruskan. Kesimpulan-kesimpulan yang didapat sampai sekarang masih memerlukan penelitian dan pembuktian lebih lanjut.

Tetapi mengenai pembantaian ratusan ribu manusia Indonesia yang dilakukan sesudah peristiwa 30 September itu sendiri, merupakan kenyataan gamblang yang pernah disaksikan oleh orang banyak. Pembantaian yang terjadi sesudah 30 September 1965 merupakan kenyataan yang dapat dihukum, atau di dalam istilah Belanda merupakan feit yang strafbaar. Suatu kejahatan terhadap kemanusian, atau crime against humanity. Dari kejadian itu yang paling penting ialah adanya pengakuan, bahwa tindakan keji tersebut merupakan crime yang tidak boleh terulang lagi. Dengan tidak diakuinya perbuatan biadab tersebut sebagai crime, maka kekejian yang kemudian terjadi pada peristiwa Tanjung Priok, Aceh, Timor Timur dan lain-lain lagi akan dianggap sebagai perbuatan biasa yang boleh terjadi.

Peristiwa 30 September

Saya setuju sepenuhnya kesimpulan Sarasehan, dengan berdasar pada makalah-makalah yang dibagikan, dan pendapat-pendapat serta informasi yang disampaikan peserta di dalam diskusi.

Terhadap kesimpulan pertama, mencari tahu duduk perkara kejadian G30S 1965, orang masih terus mencari, memperdebatkan, mengajukan hipotesis mengenai segala aspek persoalan peristiwa tersebut. Penyelidikan tentang bagian ini masih harus diteruskan. Tetapi tentang kesimpulan bagian kedua persoalan sekitar G30S, yaitu peristiwa pembantaian manusia yang merupaka crime against humanity yang strafbare feiten, adalah rangkaian kejadian yang sudah jelas. Orang yang memerintahkan pembantaian ini pun sudah dengan jelas menyatakan di dalam buku riwayat hidupnya sendiri.

Di dalam membahas bagian yang pertama dari masalah, Coen J.G. Holtzappel, Guru Besar Universitas Leiden, mengemukakan hipotesis, bahwa peristiwa 30 September 1965 adalah operasi militer intel MI6 dari Inggris dan CIA dari Amerika Serikat, yang melibatkan intelijen militer Indonesia. Tujuan utama persekongkolan ini untuk menjatuhkan Presiden Sukarno, yang didukung PKI, yang pada saat itu banyak membuat konflik anti-Barat. Ini jelas dalam konfrontasi dengan Malaysia, yang disebut sebagai proyek nekolim Inggris, dan manuver politiknya yang anti-kolonialisme Barat. Di samping itu pihak Barat mengetahui, bahwa Presiden Sukarno memiliki konflik internal dengan beberapa pimpinan TNI/Angkatan Darat. Selanjutnya Holtzappel menjelaskan, bahwa semula Suharto bukan merupakan faktor yang diperhitungkan Barat. Tetapi pada akhirnya Barat harus mendukung Suharto, sebab mereka menilai Suharto anti-komunis. Menjawab pertanyaan peserta, ia membenarkan bahan-bahan mengenai keterlibatan Suharto terhadap peristiwa 30 September 1965 menunjukkan bukannya “before” 30 September, tetapi “after” 30 September. Lebih lanjut Holtzappel menambahkan, bahwa penelitian sejarah yang seimbang untuk lebih membuka latar belakang sebenarnya peristiwa G30S sulit berkembang, disebabkan banyak saksi dan bukti yang sulit dilacak bersamaan dengan perjalanan waktu. Dengan demikian jelas, bahwa hipotesis Coen Holtzappel tidak bisa memberikan bukti jelas, tentang siapa otak dan siapa pelaku utama peristiwa 30 September 1965.

Di dalam diskusi bagian ini ada pendapat yang menyatakan, bahwa PKI lah otak dan pelaku G30S. Dan kalau gerakan tersebut berhasil dan tidak ditumpas, akan musnahlah 27 juta rakyat Sumatra. Pendapat ini dilontarkan demikian saja tanpa didasari alasan yang meyakinkan. Karena itu peserta lain membantah pendapat tersebut dengan mengatakan, bahwa PKI sebagai badan tidak dapat dituduh tersangkut dalam peristiwa 30 September 1965.

Lebih tegas lagi Carmel Budiardjo menyatakan, bahwa Suharto lah otak dan pelaku utama peritiwa 30 September 1965, dan karenanya harus diseret ke pengadilan. Dasar yang dikemukakannya adalah: 1. Suharto tidak dimasukkan didalam target jendral-jendral yang dibunuh. 2. Suharto telah diberi tahu oleh Kol. Latief akan terjadinya G30S tetapi diam saja. Tidak mengambil tidakan pencegahan, padahal sebagai Panglima Kostrad dia salah seorang pimpinan AD yang mempunyai kekuatan riel. Bahkan dia pun tidak melapor kepada atasannya, yaitu Jendral Ahmad Yani, atau langsung kepada Presiden Sukarno selaku Pangti ABRI. 3. Markas Kostrad, di mana Suharto sebagai Panglimanya, pada tanggal 30 September 1965 tidak diapa-apakan oleh satuan G30S. Oleh peserta lain Carmel diperingatkan, bahwa ketiga hal itu baru merupakan dasar kesimpulan kejadian. Tetapi bukan bukti menurut hukum. Sehingga kalau Suharto dibawa ke pengadilan, hanya berdasar ketiga pembuktian yang demikian, ia akan dibebaskan oleh hakim atas dasar alasan kurang pembuktian atau bahkan tidak dapat dibuktikan secara hukum oleh pengadilan. Sampai di sini jelas,bahwa bagian pertama sekitar peristiwa G30S masih merupakan “teka-teki” yang perlu diurai lebih lanjut.

Adapun tentang bagian kedua, yaitu peristiwa yang terjadi sesudah tanggal 30 September 1965, yang berupa pembantaian manusia yang dengan sengaja dilakukan, ini sudah menjadi kenyataan gamblang yang tak seorang pun bisa membantahnya. Mengenai kejadian ini dan dampaknya diterangkan dengan jelas oleh Paul Moedikdo.

Mengenai pembantaian manusia dan penghancuran PKI ini Paul menunjuk Laporan CIA kepada Gedung Putih tertanggal 8 Oktober 1965, yang merujuk pada rapat sementara jendral TNI tanggal 5 Oktober 1965, yang dipimpin Jendral Soeharto dan Jendral A.H. Nasution. Rapat ini menghasilkan kesepakatan perihal pelaksanaan rencana penghancuran PKI (Robinson p.283 n.25). Tanggung jawab atas rencana dan segala cara-cara pelaksanaan operasi militer ini diakui dengan bangga oleh Jendral Soeharto. Didalam otobiografinya dengan lugas dinyatakan:

“Sejak menyaksikan …. apa yang didapat di Lubang Buaya, kegiatan saya yang utama adalah menghancurkan PKI, menumpas perlawanan mereka di mana-mana, di ibu kota, di daerah-daerah, dan di pegunungan tempat pelarian mereka. Mereka masih mencoba mendirikan kubu pertahanan sewaktu kami mengejar mereka. Tetapi saya tidak mau melibatkan Angkatan Darat secara langsung …. kecuali pada saat-saat yang tepat dan terpaksa. Saya lebih suka memberikan bantuan kepada rakyat untuk melindungi dirinya sendiri dan membersihkan daerahnya masing-masing dari benih- benih yang jahat.” (SOEHARTO: Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya; 1989: 136).

Orang yang mengucapkan kalimat ini bukanlah sedang berangan-angan. Ia seorang jendral yang berpengalaman tempur. Pada waktu hal-hal di atas dipikirkannya, pada awal Oktober 1965, Jendral Soeharto de fakto ialah penguasa militer tertinggi di Jakarta dan seluruh Indonesia. Pernyataan dalam otobiografinya di atas mengungkap dengan gamblang bukan saja tujuan operasi-militer di bawah pimpinan Jendral Soeharto, melainkan juga cara pelaksanaan, modus operandi, atau barangkali boleh juga disebut strategi operasi militer penghancuran PKI yang kemudian memang dilaksanakan.

Lebih lanjut Paul Moedikdo menjelaskan, bahwa strategi Jendral Soeharto bercabang dua, yakni: 1. menggerakkan Angkatan Darat sebagai lembaga mandiri didalam negara; dan 2. melibatkan rakyat dengan rekayasa atau paksaan dalam pelaksanaan operasi militer.

Kedua butir tersebut di atas dijelaskannya satu demi satu. Poin pertama ialah menggerakkan Angkatan Darat sebagai lembaga mandiri. Jendral Soeharto memang ditugasi atau diberi wewenang oleh Presiden Sukarno, untuk memulihkan ketertiban dan keamanan yang terganggu oleh terjadinya peristiwa G30S. Tetapi operasi militer yang berupa tindakan penghancuran PKI, dinilai melampaui batas wewenang yang diterimanya dari Presiden Soekarno. Penghancuran PKI jelas bertolak belakang dengan kebijakan yang hendak ditempuh Presiden Soekarno sebagai Pemimpin pemerintahan yang sah. Jendral Soeharto menempatkan Angkatan Darat, yang pada waktu itu ada di bawah pimpinannya, di luar jangkauan pemerintahan sipil dan sekaligus di atas hukum. Satu dan lain alasan, karena mengabaikan ketentuan konstitusional yang menetapkan Presiden Republik Indonesia sebagai Panglima Tertinggi ABRI.

Membuat Angkatan Darat mendiri dari pemerintahan sipil, berarti membuat Angkatan Darat ibarat negara yang terpisah di dalam struktur Negara R.I., tak terjangkau oleh pengawasan maupun hukum negara. Angkatan Darat hanya tunduk pada hukum dan aturan Angkatan Darat belaka, dan karenanya memiliki kekebalan terhadap hukum nasional yang berlaku di wilayah Republik Indonesia. Operasi penghancuran PKI mencakup penangkapan, penganiayaan, pemenjaraan dan pembunuhan masal bangsa Indonesia sendiri. Mereka ini pada umumnya tidak bersalah, kecuali menjadi anggota atau simpatisan PKI, partai politik yang pada waktu itu sah menurut hukum negara, dan malah disebut partai teladan oleh Presiden Soekarno. Pasukan Angkatan Darat pimpinan Soeharto menjalankan operasi penghancuran PKI tanpa tedeng aling-aling, tanpa ada pencegahan atau teguran atas nama hukum oleh petugas hukum, seolah-olah Angkatan Darat betul-betul memiliki kekebalan hukum.

Untuk penjelasan poin kedua didahului oleh Paul Moedikdo dengan menyitir lagi otobiografi Jendral Soeharto halaman yang sama: “Tetapi saya tidak mau melibatkan Angkatan Darat secara langsung dalam pertentangan-pertentangan itu, kecuali pada saat-saat tepat dan terpaksa. Saya lebih suka memberikan bantuan kepada rakyat untuk melindungi dirinya sendiri dan membersihkan daerahnya masing-masing dari benih-benih yang jahat”.

Seterusnya Paul Moedikdo menyatakan, bahwa melibatkan rakyat dalam operasi penghancuran PKI, satu dan lain agar rakyat tidak melawan maupun mencegahnya, malah berbalik mendukung dan membantu Angkatan Darat. Manuver ini dilakukannya dengan cara-cara berikut:

1. mengidentikkan G30S dengan PKI; 2. mengingkari kemanusiaan orang komunis, dan menggambarkan mereka sebagai makhluk kejam, asusila dan ateis; 3. menyalah gunakan rasa keagamaan untuk menghasut dan menanam kebencian terhadap komunis; dan 4. menggerakkan demonstrasi masal menuntut pembubaran dan/atau pembasmian PKI.

Untuk langkah pertama dilakukan a.l.dengan cara media masa kiri dilenyapkan. Tiga surat kabar tentara, Berita Yudha, Angkatan Bersenjata dan koran baru Api Pancasila, serta seluruh media pers (radio, surat kabar dan majalah) yang ada dibawah ancaman pemberangusan, setiap hari menyiarkan berita-berita yang disiapkan Angkatan Darat. Operasi konyol G30S di Jakarta terus menerus digambarkan sebagai upaya kudeta yang didalangi oleh PKI, atau pun sebagai pemberontakan PKI untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Gerakan 30 September tidak disingkat dengan akronim G30S, melainkan dengan G30S/PKI, sehingga pada PKI dilekatkan cap pemberontak brutal.

Untuk hal kedua, yaitu mengingkari kemanusian orang komunis, penggambaran mereka sebagai mahluk kejam, asusila dan ateis. Dilukiskan dengan rinci tentang pembentukan pendapat umum mengenai kebengisan, kelicikan dan kebiadaban PKI dengan merujuk kepada Polisi Rahasia Nazi-Jerman, Gestapo. Mula-mula perbuatan PKI yang berkisar pada penculikan dan pembunuhan enam jendral Angkatan Darat, dan luka parah yang diderita anak perempuan Jendral AH Nasution karena tembakan penculik. Pada tanggal 4 Oktober 1965, peristiwa pengangkatan jenazah para jendral dari sumur mati di Lubang Buaya dilakukan di bawah liputan wartawan dan sorotan kamera teve, radio dan media pers lainnya. Seperti diketahui bahwa ada Visum et Repertum, Laporan Pemeriksaan Bedah Mayat, tertanggal 5 Oktober 1965 dari tim lima dokter ahli ilmu dokter kehakiman, yang dibentuk atas perintah Presiden Soekarno, yang melukiskan di bawah sumpah secara terperinci kondisi jenazah. Laporan para dokter ini, yang disampaikan juga kepada Jendral Suharto, diumumkan Presiden Soekarno pada 9 Oktober 1965, tetapi tidak pernah disiarkan baik oleh pemerintah maupu media masa.Visum et Repertum ini jelas mengingkari adanya luka-luka karena sayatan atau pencongkelan mata dan menyebut a.l. tentang keutuhan alat kelamin para korban.

Namun demikian pimpinan Angkatan Darat tidak pernah mengumumkan hasil Visum et Repertum tersebut kepada masyarakat. Sebaliknya bermunculan foto mayat-mayat yang sudah mulai membusuk dan rusak di teve, di koran dan majalah, disertai uraian bahwa tanda-tanda bekas penganiayaan di sekujur tubuh para korban, membuktikan kekejaman dan kebiadaban G30S/PKI. Bahkan juga Jendral Soeharto pribadi memberi pernyataan seperti itu.

Rekayasa berita untuk menghasut kebencian rakyat makin meningkat dengan pemberitaan dusta di pelbagai surat kabar perihal orgi seksual anggota Gerwani dengan pemberontak G30S/PKI menjelang pembunuhan para jendral. Dikatakan bahwa sembari melakukan orgi seksual anggota Gerwani dengan pemberontak G30S/PKI menganiaya, mencongkel mata dan menyayati tubuh dan alat kelamin para jendral dengan pisau silet sampai mati.

Fitnah semacam ini, tentang kebiadaban, kekejian dan ke-a-susilaan anggota PKI maupun simpatisan PKI berfungsi untuk meniadakan rasa salah rakyat, apabila kemudian mereka dilibatkan untuk menganiaya, bahkan membunuh mahluk biadab dan a-susila tersebut.

Tentang hal ketiga, yaitu penyalahgunaan rasa keagamaan untuk menghasut, dan menanam rasa kebencian terhadap Komunis. Tidak jarang komunis disebut tidak bertuhan, ateis, malah musuh Tuhan. Alasannya karena, begitu dikatakan, falsafah marxisme/leninisme tidak mengakui adanya roh. Jadi juga tidak mengakui Tuhan, Roh Maha Sempurna. Karena itu jelas, Komunisme anti-Tuhan. Pandangan ini mengabaikan kenyataan, bahwa hampir semua anggota PKI, seperti juga semua bangsa Indonesia beragama; dan, bahwa kebanyakan dari mereka menjadi anggota partai bukan karena menganut falsafah materialisme, melainkan lebih karena mengharapkan partai tersebut mau memperjuangkan kepentingannya. Akan tetapi hasutan-hasutan seperti di atas memang bukan bermaksud menggambarkan kebenaran, melainkan menanamkan kebencian, menabur gagasan bahwa memerangi PKI adalah wajib hukumnya, dan bahkan tidak haram untuk mengalirkan darah orang komunis.

Tentang perihal keempat, yaitu menggerakkan demonstrasi masal menuntut pembubaran dan/atau pembasnian PKI. Terhitung mulai 2 Oktober 1965 dengan dorongan Angkatan Darat, didirikan Kesatuan Aksi Pengganyangan Gestapu (KAP-Gestapu) dan kemudian organisasi-organisasi Kesatuan Aksi lainnya seperti KAMI, KAPPI dll. Kesatuan Aksi ini memelopori demonstrasi mahasiswa/pelajar/pemuda yang terus-menerus mengutuk “Gestapu/PKI” dan semua organisasi komunis.

Demonstrasi besar-besaran tersebut, yang menandakan dukungan sosial memperkuat dan memperdalam emosi yang ditimbulkan oleh kabar berita perihal kebusukan komunis. Angkatan Darat, kemudian, mengadakan operasi penangkapan tokoh dan anggota kader PKI dan organisasi yang berafiliasi dengannya di ibu kota maupun sekitarnya. Setelah itu disebarkan desas-desus di jalanan, dan dikabarkan melalui media masa tentang ditemukannya bukti-bukti rencana pemberontakan, tersimpan di dalam rumah/gedung orang-orang komunis, seperti alat cungkil mata dan senjata lain, daftar nama musuh komunis yang musti dibunuh dsb-nya.

Sebagai orang yang ikut mengalami peristiwa di atas, Paul Moedikdo sebagai kriminolog, meninjau secara retrospektif, rekayasa pembangkitan dan peningkatan rasa kebencian dan kemarahan rakyat terhadap PKI dan organisasi pendukungnya. Dengan jujur ia mengakui, bahwa rekayasa semacam itu sangat efektif.

Dampak kejahatan melawan kemanusiaan

Tentang dampak kejahatan melawan kemanusiaan ini Paul Moedikdo melihatnya meliputi tiga bidang, yaitu (1) dampak atas negara, (2) atas bangsa, dan (3) atas korban langsung termasuk keturunan mereka.

Tentang yang pertama dijelaskan, bahwa dengan jalan penghacuran PKI yang disertai pembantaian massal, Suharto mengukuhkan kemadirian politik Angkatan Darat di dalam negara. Dengan demikian Angkatan Darat menjurus menjadi negara di dalam negara. Ini berarti pula Angkatan Darat memiliki kebebasan lebih besar, baik dalam campur tangan urusan pemerintahan sipil, maupun terhadap lembaga negara lainnya seperti DPR, MPR dan Pengadilan Sipil. Dengan begitu Angkatan Darat lebih menjurus memiliki kekebalan hukum.

Kemandirian Angkatan Darat yang bertambah dilambangkan dalam bentuk lembaga pelaksanaan hukum istimewa KOPKAMTIB, yang didirikan Jendral Soeharto untuk menanggulangi G30S, dan yang telah berkembang menjadi lembaga pengawas keamanan yang paling berkuasa.

Berhasilnya pembantaian massal dengan melibatkan rakyat, menjadi faktor penambah bagi kemampuan Angkatan Darat, dengan mengatas-namakan rakyat, untuk mencapai tujuan-tujuannya sendiri. Kemampuannya ini juga bertambah karena kesediaan rakyat untuk mengawasinya telah menjadi berkurang, dengan lenyapnya kekuatan kiri dan bertambah angkernya Angkatan Darat. Rakyat justru dibuat menjadi takut terhadp Angkatan Darat, yang tega membinasakan semua lawan-lawannya.

Dengan bertambahnya kemampuan Angkatan Darat, sekaligus bertambah pula kepercayaan pimpinannya, bahwa pelibatan rakyat dengan jalan rekayasa atau paksa untuk tujuan militer, merupakan jalan yang wajar dan effektif. Rekayasa-rekayasa politik dapat dilihat pada pembuatan Supersemar, pembesaran dan peluasan kekuasaan KOPKAMTIB, pembetukan MPRS yang bersih dari pendukung Presiden Soekarno, dan pencopotan segala wewenang Soekarno serta “pelimpahan” kekuasaan negara tertinggi kepada Jendral Soeharto oleh MPRS. Perkembangan politik 1966/1967 menunjukkan, bagaimana modus operandi pembantaian massal juga digunakan Jendral Suharto untuk merebut kekuasaan negara tertinggi dari tangan Presiden Soekarno, dengan menggerakkan Angkatan Darat sebagai lembaga yang mandiri dan dengan melibatkan peran serta rakyat. Untuk memperkuat kemandirian peranan Angkatan Darat dalam semua lembaga negara, dikukuhkan dan diperluasnya lembaga Dwifungsi ABRI, yang pada hakikatnya Dwifungsi Angkatan Darat.

Tentang dampak terhadap kurban langsung kenyataan jelas telah berbicara sendiri. Mereka itu meliputi orang-orang yang dituduh terlibat, sanak saudara mereka, bahkan juga teman-teman mereka, serta barang siapa saja yang dipandang berfikir sama dengan mereka. Mereka semua dianggap berbahaya, sehingga perlu dimasukkan di dalam penjara sekalipun jelas tidak memenuhi persyaratan perundang-undangan untuk diajukan kepengadilan. Kemudian direkayasa dengan membagi para tahanan G30S dalam golongan A, B, dan C. Malahan mereka yang termasuk golongan B itu pun, juga tidak memenuhi persyaratan perundang-undangan untuk diajukan ke pengadilan, dipenjarakan dan diasingkan ke Pulau Buru dan melakukan kerja paksa bertahun-tahun.

Tidak sedikit pula dari mereka yang sedang belajar di luar negeri dengan ikatan dinas negara dicabut paspor mereka, sehingga kehilangan kewarga-negaraan berikut segala hak mereka, dan terpaksa bermukim di luar negeri. Sehubungan ini Menteri Kehakiman dan HAM RI., Yusril Ihza Mahendra, di dalam pidatonya di KBRI di Den Haag tanggal 17 Januari 2000, menyatakan dengan terus terang bahwa tindakan pencabutan paspor tersebut merupakan tindakan melanggar hukum, karena dilakukan oleh instansi KBRI yang sesungguhnya tidak berwenang untuk itu.

Dalam hal dampak terhadap bangsa, jelas tampak timbulnya perusakan citra moral dan hukum di dalam masyarakat Indonesia. Kemunafikan merusak kejujuran, bukan hanya dalam bicara, melainkan juga dalam perbuatan. Bukankah pembantaian dan modus operandi-nya itu sendiri merupakan kejahatan melawan kemanusiaan, yang mustahil diingkari kekejamannya dan disesali terjadinya? Yang terjadi justru sebaliknya, yaitu bahwa kejahatan melawan manusia menjadi dianggap terpuji, dirayakan sebagai perbuatan amal, perbuatan yang merupakan kemenangan Pancasila atas pemberontakan PKI serta suatu bukti kesaktian Pancasila. Kejahatan melawan kemananusiaan itu didiamkan oleh hampir seluruh bangsa Indonesia selama lebih dari 30 tahun.

Fungsi moral dan hukum yang penting ialah untuk menentukan tujuan apa yang wajar kita ikhtiarkan. Fungsi lain daripadanya ialah untuk pembatasan cara dan sarana yang dapat kita gunakan agar ikhtiar itu berjalan wajar, etis dan adil. Tindakan pembantaian massal dan modus operandinya bukan saja merupakan kejahatan melawan kemanusiaan, tetapi sebagai tindakan politik yang melecehkan citra moral dan hukum, dalam mengutamakan cara dan sarana untuk mencapai tujuan politik. Dampak pembenaran atau pendiamannya juga tampak menggejala dengan merajalelanya paham dan praktek tujuan menghalalkan semua cara. Bahwa hukum sekedar sarana untuk mencapai tujuan, dan selalu dapat dikesampingkan.

Pembenaran dan pendiaman terhadap pembantaian massal ini juga merongrong dan merusak kerangka moral referensi, yaitu kerangka moral dan hukum yang secara efektif menjadi rujukan tindakan orang. Maka timbullah budaya kekerasan semasa Orde Baru, serta yang mendorong bagi berjangkitnya kejahatan-kejahatan lain. Karena kejahatan yang paling jahat pun boleh dilakukan dan sudah dilakukan, maka tidak ada hambatan untuk melakukan kejahatan-kejahatan lain yang “berukuran kecil”.

Oleh karenanya setelah terjadi kejahatan melawan kemanusiaan yang terjadi pada tahun 1965/1966, terjadi lagi rangkaian kejahatan-kejahatan melawan kemanusiaan yang dilakukan di Tanjung Priok, Aceh, Timor Timur, dan di tempat-tempat lain lagi.

Dalam menutup ulasan ini, sesuai dengan kesimpulan diskusi sarasehan, seperti telah disampaikan oleh Romo Al. Andang dan sesuai pula dengan pokok pikiran yang disampaikan Paul Moedikdo, sekali lagi pengulas ingin mengajak pembaca menjadikan peristiwa 30 September 1965 sebagai wacana, dengan tanpa melibatkan pada masalah-masalah kongkret yang terjadi pada ujung malam 30 September 1965. Misalnya dengan berdebat tentang sejauh mana keterlibatan atau pelibatan diri berbagai pihak dalam peristiwa tersebut. Masalah tersebut baiklah diserahkan pada masyarakat sejarahwan untuk mengaji dan menyimpulkannya.

Marilah kita memusatkan perhatian dan pikiran pada masalah pembunuhan besar-besaran terhadap ratusan ribu, bahkan ada yang mengatakan lebih dari satu juta jiwa, yang dilakukan oleh Suharto dan kliknya. Rezim Orde Baru justru didirikan di atas genangan darah mereka yang tak berdosa tersebut. Dengan demikian akan menjadi lebih jelas bagi kita, bahwa kejahatan Suharto bukanlah hanya masalah KKN saja, tetapi ada kejahatan yang lebih besar lagi, yaitu kejahatan melawan kemanusiaan, pelanggaran yang sangat berat terhadap hak asasi manusia. (*)

Negeri Belanda, 30 September 2000

Wijanto Rachman, Anggota Indonesian Legal Reform Working Group.
Sumber: arusbawah20